ADZHANI, HAIKAL (2015) THE LAW OF REGIONAL HEAD ELECTION 2015 IN INDONESIA ACCORDING TO FIQH SIYASAH ISLAMIYYAH PERSPECTIVE (LITERATURE STUDY). Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

	Text (cover) 1cover.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (35kB)
	Text (abstrak) 2 abstrak.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (251kB)
	Text (daftar isi) 3 daftar isi.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (113kB)
	Text (bab 1) 4 bab 1.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (789kB)
	Text (bab 2) 5 bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (bab 3) 6 bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 7 bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text (referensi) 8 ref.pdf Download (222kB)

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Indonesia Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Islamiyyah Haikal Kasyfi Adzhani 32.3.1.9557 Pada tahun 2014, ada banyak pandangan pro-kontra yang timbul di kalangan masyarakat mengenai undang-undang baru yang mengatur kepala daerah tidak lagi dipilih oleh masyarakat melainkan dipilih oleh DPRD. Karena hal tersebut, (mantan) Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan PERPPU untuk menghapus/membatalkan UU Pilkada 2014. Walaupun demikian, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanyalah sebuah wujud pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indonesia memiliki sistem demokrasi dalam pemerintahan, maka jelas rakyatlah yang memilih kepala daerah di provinsi mereka masing-masing dan kota atau kabupaten. Tetapi sistem ini berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang memakai sistem musyawarah (shura), karena Indonesia dikenal sebagai Negara dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kembali berbicara mengenai Pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pembahasannya akan dikaitkan dengan kepemimpinan. Sebenarnya, Islam mempunyai cara tersendiri dalam memilih dan menunjuk seorang pemimpin sebagaimana telah diajarkan dalam fiqh siyasah islamiyyah yang juga telah terjadi pada zaman khulafa ar-rasyidiin dahulu. Dan yang menjadi titik permasalahan disini adalah hubungan antara Pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilihan seorang pemimpin menurut perspektif figh siyasah islamiyyah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti akan membahas tentang Pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pandangan fiqh siyasah islamiyyah. Ini adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti menggunakan metode dokumenter untuk menjelaskan tentang proses Pilkada di Indonesia, dasar dan asasnya, hak-hak masyarakat, dan kriteria untuk menjadi kandidat kepala daerah. Selain itu, peneliti juga menjelaskan kepemimpinan imamah dalam pandangan fiqh siysah islamiyyah, hak-hak dan kewajibannya, hak-hak masyarakat, bai'ah, waliy al-ahdi, kriteria yang pantas untuk menjadi seorang imam, dan ahl al-hall wa al-'aqd. Selanjutnya dalam pengembangan, peneliti menggunakan metode induktif untuk mengumpulkan semua deskripsi mengenai Pilkada dan teori fiqh siyasah islamiyyah dalam memilih seorang pemimpin, lalu menyimpulkan secara umum dari hubungan yang ada pada keduanya. Hasil dari penelitian ini adalah proses Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia benar-benar memiliki keselarasan dengan perpestiktif fiqh siyasah islamiyyah. Ada dua cara untuk memilih kepala daerah di Indonesia, pertama secara langsung dipilih oleh rakyat, kedua secara tidak langsung yaitu melalui permusyawaratan DPRD. Dan dikarenakan Pilkada secara langsung bertentangan dengan perspektif figh siyasah islamiyyah, dan memiliki lebih banyak kerugian daripada keuntungan, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya Pilkada secara tidak langsung adalah serupa atau selaras dengan perpektif fiqh siyasah islamiyyah. Bahasan yang dipaparkan peneliti adalah bahasan yang bersifat kontemporer dan teoritis. Maka diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah- masalah yang dihadapi umat Islam sekarang ini. Dan diharapkan pula kepada seluruh umat Islam untuk terus berupaya belajar dan menggali lebih dalam, serta mengembangkan pengetahuan mereka sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadith Rasulullah.

Actions (login required)

View Item