Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001 Menurut Fiqh Jinayah

Misbahul Munir, Muhammad (2018) Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001 Menurut Fiqh Jinayah. Diploma thesis, University of Darussalam Gontor.

[img] Text
watermak_skripsi misbah FIKS.pdf

Download (1MB)

Abstract

Korupsi merupakan masalah serius karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan-akan menjadi sebuah budaya. Pemberantasan korupsi tidak serta merta merupakan tugas pemerintah dan aparat yang berwenang saja, melainkan juga dituntut peran masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat berperan memberikan pendidikan antikorupsi dalam lingkungan terkecil yang dapat berdampak luar biasa terhadap perkembangan bangsa. Berbagai negara maju telah menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai salah satu hukuman yang dipakai agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan orang lain yang akan melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi menurut hukum islam hukuman mati adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah atau yang sering disebut dengan hudud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam UU. No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan fiqh jinayah. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan dengan jenis kualitatif. Untuk mendapatkan dan mengetahui gambaran umum serta data-data tentang korupsi, peneliti menggunakan UU. No. 20 Tahun 2001 sebagai data primer dan buku-buku yang berkaitan tentang hukuman mati bagi pelaku korupsi sebagai data skunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam UU. No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayah hukuman mati merupakan hukuman yang sangat berat dan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakannya. Peneliti mengqiyaskan masalah korupsi dengan masalah pencurian. Dalam hukuman pencurian menurut hukum islam maka pelaku harus dipotong tangan. Akhirnya peneliti menilai masih banyak kekurangan yang terdapat pada penelitian ini, dan untuk peneliti selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan hasil penelitian ini sehingga dapat memberikan kontribusi lebih demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah UNIDA Gontor > Perbandingan Mazhab dan Hukum
Depositing User: Mr Muhammad Taufiq Riza
Date Deposited: 03 Nov 2020 09:09
Last Modified: 03 Nov 2020 09:09
URI: http://repo.unida.gontor.ac.id/id/eprint/478

Actions (login required)

View Item View Item