Hidayatullah Zarkasyi, Ahmad (2018) KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. Ijtihad, 12 (02). pp. 141-151. ISSN 1907-4514

	FILE TEXT Plagiasi KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.pdf Download (2MB)
	FILE TEXT Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi.pdf Download (214kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana ketentuan prosedur pemberian grasi da n bagaimanakah bentuk kekuasaan Presiden dalam pemberian grasi kepada para narapidana dalam sistem keta- tanegaraan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang grasi dan putusan kekua- saan eksekutif tentang pemberian grasi. Hasil Penelitian ini adalah, prosedur dalam mengajukan grasi mengalami perkembangan dan adanya pertimbangan- pertimbangan dari Instansi terkait, sebelumnya grasi diajukan dengan batas paling lama 1 (satu) tahun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi grasi dapat diajukan kapan saja, yang diterima atau ditolak oleh Presiden. Kemudian, peneliti menemukan beberapa hal yang dapat diajukan sebagai kriteria/tolak ukur Presiden dalam memberikan grasi, yaitu dalam ketentuan menimbang yang dapat dipakai untuk tolakukur/kriteria.

View more statistics

View Item