Keterbatasan informasi, pengalaman dan kondisi ekonomi yang sangat rendah melatarbelakangi adanya kasus sengketa bisnis khususnya di kredit pemilikan rumah syariah. Kasus persengketaan bisnis termasuk pada sengketa kredit pemilikan rumah syariah selama ini diselesaikan menggunakan penyelesaian non-litigasi dengan menggunakan Alternative Dispute Resolution (ADR), hal itu dianggap lebih mudah, tidak mengeluarkan cost yang mahal, bersifat kekeluargaan, dan tercapainya tujuan dari penyelesaian sengketa yaitu win-win solution. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Dalam hal ini lembaga Ombudsman Yogyakarta sebagai salah satu lembaga non-litigasi juga turut andil dalam menyelesaikan persengketaan secara non-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa metode yang digunakan yaitu alternative dispute resolution dalam menyelesaikan sengketa kredit pemilikan rumah syariah. Akhirnya penelitian ini mendapati bahwa dalam proses penyelesaian sengketa kredit pemilikan rumah syariah dengan alternative dispute resolution ini menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian ahli. Metode alternative dispute resolution mengedepankan perdamaian dan win-win solution atau keadaan yang menguntungkan untuk para pihak, namun dalam kasus ini metode penyelesaian sengketa non-litigasi tidak berhasil membawa perdamaian atau win-win solution.