Pengaturan tentang perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, baik dalam bentuk undangundang (wet) maupun surat-surat resmi dari pihak pemerintah. Regulasi secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.1 Di sisi lain, perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari penerapan strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang terdapat di dalam Trilogi Pembangunan, meliputi stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.2 Pencanangan Trilogi pembangunan ini dalam pelaksanaannya memunculkan berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang ekonomi maupun politik, yang pada akhirnya dapat dijadikan landasan untuk lahirnya perbankan syariah di Indonesia