Fitriyah, Fitriyah (2001) الاثر أطلاقي في الشريعة الإسلامية والقانون الإندونيسي رقم ١ سنة ١٩٧٤ (دراسة مقارنة ). S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (Fitriyah - PAI - 2001) Fitriyah - PAI - 2001.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (71MB)

Abstract

Ketika orang melangsungkan akad nikah dengan adanya ijab qabul, maka terbayang dalam otak adanya kebahagiaan, kesetiaan, dan ketentraman lahir dan batin, namun kenyataannya ada rumah tangga yang dapat bertahan dengan baik, tapi ada juga yang sulit dipertahankan dengan berbagai alasan, maka mau tidak mau rumah tangga tersebut terpaksa dibubarkan. Jika telah terjadi perceraian maka akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah harta benda, kedudukan anak dan status suami istri, yang mana suami istri tersebut tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata demi kepentingan si anak dan membagi harta benda dengan rata. Pada kesempatan ini penulis bermaksud membahas masalah akibat perceraian menurut hukum Islam yang mana segala permasalahan dalam Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, dan menurut perspektif Undang- Undang No. 1 tahun 1974 berdasarkan kumpulan Undang-Undang penulis akan membandingkan kedua hukum tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang ada dalam masalah akibat perceraian. Pembahasan literatur ini menjelaskan tentang status suami istri, kedudukan anak dan harta benda. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode dokumenter untuk mengumpulkan data atau literatur yang bersangkutan dengan materi pembahasan dan kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan metode Deduktif untuk menarik kesimpulan akibat perceraian menurut hukum Islam dan Undang-Undanng dari pengertian perceraian secara umum dan akhirnya dengan metode Induktif mengantarkan penulis pada kesimpulan akhir pembahasan ini. Sedangkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penulis menggunakan metode Komperatif. Dalam studi ini penulis mendapatkan beberapa persmaan dan perbedaan dalam akibat perceraian menurut kedua hukum tersebut, diantaranya menurut hukum Islam adalah bagi yang berstatus suami istri jika terjadi perceraian maka persetubuhan tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin lagi sepanjang ketentuan hukum, sedangkan kedudukan anak yang berhak mengasuh dan mendidik anak adalah ibu, dan harta benda harus di bagi sama rata, sedangkan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Studi ini hanya mengungkap sedikit persamaan dan perbedaan dalam akibat perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974, untuk itu peneliti yang akan datang untuk mengkaji lebih dalam dan luas.

View more statistics

View Item