Husein, Abdul Jalil (2002) مشكلة تنفيذ قانون النكاح الرقم ١ سنة ١٩٧٤ دراسة نقدية وتحليلية في قضية نكاح السر في إندونيسيا) بحث جامعي. S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (Abdul Jalil Husein - PM - 2002) Abdul Jalil Husein - PM - 2002.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (69MB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur seluruh kehidupan masyarakatnya dari tingkat atas sampai tingkat yang rendah dalam tarap kehidupannya. Adapun tujuan diadakannya hukum itu adalah untuk kemaslahatan dan ketentraman warganya, sehingga masyarakat hidup dalam keadaan aman sejahtera dan damai. Hukum adalah aturan-aturan yang bersifat memaksa, mengatur kehidupan masyarakat, dibuat oleh badan tertentu yang mana pelanggaran terhadap hukum itu akan dikenakan sangsi. Sedangkan Undang-undang No. 1 Th. 1974 adalah peraturan pemerintah yang lebih menekankan kepada perkawinan, perceraian, rujuk, wakaf dsb. Dan nikah sirri ialah nikah yang tidak tercatat di Kantor catatan nikah (KUA). Dalam undang-undang ini ada suatu peraturan pemerintah yaitu pasal 2 ayat 2. pasal 3 yang isinya bahwa setiap orang yang menikah harus terdaftar dan tercatat di Kantor catatan nikah atau KUA, kemudian dalam 45 yaitu masalah ketentuan pidana menjelaskan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan pemerintah yang telah diatur dalam pasal 3,9,40, maka dia akan dikenakan sangsi berupa denda sebanyak-banyaknya Rp.7500,-. Tapi ironisnya setelah adanya peraturan seperti ini, masih banyak diantara warga yang melanggar ketentuan ini, diantaranya adanya nikah siri sehingga seharusnya mereka mendapatkan sangsi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diatas, karena ini adalah merupakan konsewensi dari suatu hukum itu sendiri. Disini tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui penyebab dari nikah sirri sendiri, kemudian kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan undang- undang, yang mana undang-undang ini belum bisa berjalan dengan baik sehingga bisa diambil solusi yang tepat untuk meminimalkan pelanggaran terhadap Undang-undang ini. Adapaun metode yang penulis gunakan adalah deduktif yaitu pembahasan dari yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus, dalam hal ini penulis menjelaskan arti hukum, U.U. No. 1 Th. 1974, serta nikah sirri, kemudian menyimpulkan dan mencari problem masalahnya untuk membatasi masalah. Dan untuk mendapatkan hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, penulis lebih mengedepankan interviu dan wawancara kepada Pengadilan Agama, KUA, dan Ulama yang mengetahui permasalahan yang penulis bahas. Dengan hasil penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa penyebab dari pernikahan sirri ini diantaranya dikarenakan mereka kuat sekali agamanya sehingga mengabaikan hukum positif., dan anggapan mereka bahwa paraturan pemerintah yang ada dianggap telah mempersulit masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah. Sedangkan pemerintah sendiri belum bisa menerapkan hukum yang ada dan merasa kesulitan untuk melaksanakan peraturan ini disebabkan karena terlalu minimnya kemampuan masyarakat Indonesia khususnya dalam memahamai keberadaan Undang- undang Perkawinan No.1 Th 1974 dan ketidaktegasan pemerintah dalam menghukumi pelanggar terhadap Undang-undang ini diantaranya timbulnya nikah sirri. Dan untuk menanggulangi terjadinya pernikahan sirri, perlu diadakan usaha- usaha yang mesti dilakukan pemerintah yaitu diantaranya memberikan penyuluhan- penyuluhan kepada masyarakat melalui desa-desa dan sekolah, demikianpula partisipasi dari MUI setempat untuk memberikan penyuluhan guna menegakkan hukum positif.

View more statistics

View Item