Asevirial, Ade Sprialdi (2007) تعدد الزوجات عند الحكم الإسلامي دراسة حالة في المحكمة الشرعية فونوروكو عام (٢٠٠٦). S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (Ade Sprialdi Asevirial - PM - 2007) Ade Sprialdi Asevirial - PM - 2007.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Poligami adalah menikahi perempuan lebih dari satu, setiap poligami yang dilakukan harus melalui Pengadilan Agama. Oleh karena itu, di tetapkan dalam KHI pasal 57 disebutkan bahwa pengadilan agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, dan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan kata lain, bahwasannya seorang suami jika ingin berpoligami dan sesuai dengan alasan-alasan tersebut, maka pengadilan agama akan mengabulkan apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dan begitu juga disebutkan dalam KHI pasal 55 bahwa poligami yang di lakukan tidak melebihi dari empat, dan mampu menjamin berbuat adil kepada istri dan anaknya. Karena keadilan merupakan syarat utarna di dalam Poligami. Dari uraian diatas, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana pelaksanaan Poligami di Pengadilan Agama Ponorogo dan kedudukannya dalam pandangan Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif dengan menggunakan pendekatan hukum dan sosial. Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, dokumentasi, dan interview atau wawancara, dan agar studi ini lebih obyektif lagi maka digunakan metode deduktif, induktif, serta analisis kritik, untuk menganalisa terhadap putusan perkara Poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo. Hasil penelitian ini mengungkap bahwasannya proses pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama adalah dengan cara pemohon mengajukan surat permohonon untuk berpoligami dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama, kemudian di tentukan majlis hakim yang akan bertanggung jawab terhadap kasus Poligami, dan di proses melalui prosedur yang telah ditentukan. Adapun kedudukan poligami di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2006 telah sesuai menurut hukum Islam, dan telah di tentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh istri dan suami serta keterangan dari calon istri kedua, agar dapat di kabulkan oleh Pengadilan Agama terhadap Poligami yang di ajukan. Adapun selain syarat atau tujuan yang telah di tentukan adalah untuk kemaslahatan atau Maslahah Mursalah agar menjauhi keluarga dari kehancuran serta tercipta Poligami yang telah di sepakati. Penelitan ini sebenarnya masih jauh dari apa yang diharapkan, oleh karena itu penulis mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam masalah ini, guna memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang poligami.

View more statistics

View Item