Imaduddin, Aufi (2012) مفهوم المحكمة الإدارية في نظر الفقه السياسي الإسلامي ) دراسة تحليلية وصفية ). S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (Aufi Imaduddin - PM - 2012) Aufi Imaduddin - PM - 2012.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (124MB)

Abstract

Negara RI sebagai negara hukum yang mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, bertujuan mewujudkan tata kekehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib. Dalam tata kehidupan yang demikian ini dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Disini rakyat perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, seperti tindakan walikota mencabut izin usaha suatu perusahaan milik masyarakat, maka kepada rakyat harus diberi kesempatan untuk menggugat pegawai atau instansi Pemerintahan yang melakukan tindakan yang mereka anggap merugikan mereka. Karena yang digugat adalah pegawai atau pejabat pemerintah, maka gugatan itu tidak diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan umum, tetapi oleh suatu lembaga peradilan khusus, yang khusus dibentuk dalam hal ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam Islam bahwa kedzaliman penguasa terhadap para kaum lemah merupakan sebab hancumya suatu umat, maka dari itu Islam berusaha memerangi segala bentuk kedzaliman penguasa dan memberikan hukuman yang berat terhadap mereka yang berbuat kedzaliman. Dari sini maka timbullah pertanyaan apakah dalam Islam terdapat suatu peradilan khusus yang berwenang seperti Peadilan Tata Usaha Negara?. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui konsep Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pandangan Fiqih Siyasah Islam. Kajian ini untuk mengetahui juga secara rinci tentang posisi, kewenangan, tugas, fungsi serta struktur organisasi Peradilan Tata Usaha Negara di tinjau dari Fiqih Siyasah Islam. Kajian ini adalah kajian literatur dengan pendekatan normatif Adapun data diperoleh melalui berbagai buku, majalah, website, dll, dan didukung dengan sumber asli Al-Qur'an dan Hadits. Metode yang digunakan adalah metode deduktif untuk mendeskripsikan konsep umum tentang Perdilan Tata Usaha Negara dan fiqih siyasah Islam, kemudian dilanjutkan dengan metode induktif untuk mengambil kesimpulan. Agar analisa tersebut lebih mendalam maka penulis melanjutkan analisanya dengan menggunakan teknik analisa isi (content analysis), guna menemukan konsep yang tepat tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, dan konsep Peradilan Tata Usaha Negara dalam Fiqih Siayasah Islam. Dari hasil pembahasan yang ada, dapat dijelaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah perdilan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat, dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaba Negara dengan masyarakat. Sedangkan dalam Islam sendiri, bahwa peradilan terbagi atas Qodhoul amm, Qodhooul Hisbah, dan Qodhooul Madhoolim. Qodhoul Amm bertugas untuk menyelesaikan setiap perselisihan anatara manusia baik dalam hal muamalat maupun hukuman, Qodhoul Hisbah bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, sedangkan Qodhoul Madhalim bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa atau pejabat Negara. Maka dari sinilah peneliti mempunyai anggapan bahwa Perdilan Tata Usaha Negara di Indonesia sangat mempunyai kemiripan dengan "Qodhoul Madhalim" yang terdapat dalam Islam, dilihat dari pengertian, kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsinya, tidak hanya itu bahkan qodhoul madhalim itu sendiri juga sangat mirip dengan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Demikianlah kiranya apa yang dapat penulis ungkapkan dalam pembahasan ini. Walaupun penulis telah berusaha untuk menyempurnakan pembahasan ini. Namun ia mengakui pembahasan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan kemampuan dari penulis. Dan akhirnya penulis berharap kepada para peneliti selanjutnya untuk meneliti permasalahan ini lebih sempuma lagi. Wallahu a'lam Bissowab.

View more statistics

View Item