Noviana, Lia (2009) ولاية الزواج لبنت الزانية في القانون المدني الإندونيسي والشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة). S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (Lia Noviana - PM - 2009) Lia Noviana - PM - 2009.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB)

Abstract

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan dengan segala syarat dan rukunnya harus dipenuhi oleh setiap manusia, karena hal itu berarti melaksanakan sunatullah, yang lebih lanjut berarti mereka telah menempatkan dirinya pada proporsi yang dikehendaki Allah SWT. Dan anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan memenuhi segala keperluannya sampai ia dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari akibat perkawinan yang sah, karena ada sebagian anak yang terlahir sebagai akibat dari perbuatan zina atau perkawinan yang tidak sah. Kedudukan hukum mereka terutama yang berkaitan dengan hal-hal keperdataan tentu saja amat tidak menguntungkan, salah satunya adalah dalam hal siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi mereka, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan kekhilafan kedua orang tuanya. Dalam membahas permasalahan tersebut, penulis bertujuan untuk mengetahui hukum perwalian nikah untuk anak perempuan hasil zina menurut Hukum Perdata Indonesia (BW) dan Hukum Islam, serta segi-segi persamaan dan perbedaan masing- masing. Penulis dalam bahasan literatur ini menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif yang menjelaskan tentang hak-hak anak zina khususnya dalam hal perwalian nikah menurut Hukum Perdata Indonesia (BW) dan Hukum Islam, yaitu dengan menggunakan metode dokumenter dalam hal teknik pengumpulan data. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode deduktif untuk menganalisa berbagai pasal-pasal Hukum Perdata Indonesia (BW) serta pendapat para ulama yang berasaskan Al-Qur'an dan Hadist tentang perwalian nikah untuk anak perempuan hasil zina, kemudian disimpulkan dengan metode induktif untuk memperoleh hasil penelitian. Dalam membahas penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perwalian nikah anak perempuan hasil zina menurut Hukum Perdata Indonesia (BW) adalah wali yang telah ditunjuk hakim (Datieve Voogdij), kecuali jika ayahnya telah mengakuinya bahwa ia adalah anaknya yang sah ataupun dengan menikalı dengan ibunya maka ia berhak untuk menjadi wali nikahnya. Sedangkan menurut Hukum Islam yang berhak menjadi walinya adalah hakim, walaupun ayahnya telah mengakuinya ataupun telah menikah dengan ibunya. Di samping itu peneliti mendapatkan beberapa persamaan antara hukum perwalian nikah untuk anak perempuan hasil zina menurut Hukum Perdata Indonesia (BW) dan Hukum Islam yaitu dalam tujuan wali menikahkan putrinya, nasab dan warisan anak zina yang tidak diakui, sedangkan perbedaannya diantaranya dalam pengertian anak zina, syarat perwalian anak zina, urutan wali nikah untuk anak zina, nasab, nafkah dan warisan anak zina yang diakui. Demikianlah kesimpulan yang dicapai oleh penulis, maka diharapkan kepada para pembaca dan peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakan penelitian ini, dan semoga penelitian ini bermanfaat. Hanya dari Allah-lah taufiq serta hidayah, Amin.

View more statistics

View Item