Muyassaroh, Dewi (2001) NARCOTIC IN THE VIEW OF ISLAMIC LAW AND INDONESIAN PENAL CODE NO. 22, 1997. (COMPARATIVE STUDY]. S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (Dewi Muyassaroh - PM - 2001) Dewi Muyassaroh - PM - 2001.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (34MB)

Abstract

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna karena akalnya dibanding makhluk yang lainnya, dan Allah mengharuskanya untuk berfikir dan mengetahui yang baik dan yang buruk, Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk, tetapi tidak semua manusia menggunakan akalnya untuk berfikir dan sebagian mereka malah merusak akainya dengan mengkonsumsi zat yang bernama narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya yang mewabah akhir-akhir ini merupakan masalah sosial yang sangat memprihatinkan kita, karena bahan itu tidak hanya kaum elite saja yang mengkonsumsi, namun sampai ke pelosok pelosok desa di Indonesia hal tersebut telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya, baik di dalam hukum Islam maupun hukum Republic Indonesia. Berangkat dari fenomena diatas penulis bermaksud mengungkapkan perbedaaan hukum yang dipakai dalam hukum Islam dan Republik Indonesia no:22 tahun 1997 dalam menentukan hukuman tindak pidana narkotika. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan methode historis dokumenter untuk menggali data dan mengumpulkan keterangan material yang terdapat dikedua hukum diatas dan menemukan perbedan hukum tindak narkotika dalam Islam dan undang-undang Republik Indonesia no: 22 tahun 1997 dan penulis menarik kesimpulan dari data yang masuk menggunakan methode deduktif. Dari pembahasan yang sederhana ini penufis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia no:22 tahun 1997 tidak terdapat banyak perbedaan, baik dari definisi, macam, bahaya, serta undang undang hukum yang menerangkan tentang narkotika. Namun ada sedikit perbedaan jenis hukuman yang ada dalam Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia no: 22 tahun 1997 yakni berupa hukuman dera dalam Islam dan hukuman penjara serta denda dalam Undang-Undang no:22 tahun 1997. hukuman ini diberikan karena illat yang terdapat pada khamer yaitu memabukkan. Bukan karena bentuk atau cara memakainya. Dan seyogyanya masalah ini adalah menjadi tanggung jawab pada para orang tua, kalangan pendidik, tokoh agama dan masyarakat serta pemerintah agar diantara anggota keluarganya untuk tidak ada yang menyalahgunakan zat tersebut yang bisa meresahkan semua pihak. Dan diharapkan pemerintah menerapkan undang-undang yang telah tertulis didalam Undang-Undang no. 22 tahun 1997 tersebut. Agar semua pihak terjauh dari penyalahgunan zat yang sangat berbahaya itu.

View more statistics

View Item