Riani, Dyahita Alifah (2007) نظرية السلطة التنفيذية في النظام الإسلامي والقانون الإندونيسي (دراسة مقارنة). S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (Dyahita Alifa Riani - PM - 2007) Dyahita Alifa Riani - PM - 2007.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Kelangsungan suatu negara dibutuhkan beberapa organ sebagai alat perlengkapan negara. Salah satunya adalah lembaga eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang atau lembaga yang menjalankan pemerintahan. Bangsa Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim dalam undang-undangnya mengamanatkan wewenang ini kepada presiden yang dibantu oleh para menteri, dan birokrasi. Sedangkan Islam menurut pandangan politiknya, mengamanatkan kekuasaan ini kepada khalifah, para menteri, dan para dewan. Ada dua tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui teori lembaga eksekutif menurut pandangan politik Islam dan undang-undang Indonesia, serta segi-segi persamaan dan perbedaan masing- masing. Penulis dalam bahasan literatur ini menjelaskan tentang teori lembaga eksekutif dalam beberapa sistem pemerintahan khususnya menurut pandangan politik Islam dan undang-undang Indonesia. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deduktif untuk menganalisa berbagai ketentuan dalam Al- Qur'an, Hadist, dan berbagai penerapan pada zaman Rasul, sahabat, maupun taabi 'iin, serta pasal-pasal yang ada dalam undang-undang Indonesia, kemudian dijadikan tolak ukur untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai teori lembaga eksekutif menurut pandangan politik Islam dan undang-undang Indonesia. Agar studi ini obyektif, maka penulis menggunakan metode Komperatif untuk membandingkan lembaga eksekutif menurut pandangan politik Islam dan pandangan undang-undang Indonesia. Dan metode Induktif mengantarkan Penulis pada kesimpulan akhir pembahasan ini. Dalam penelitian ini, Penulis mendapatkan banyak persamaan kewenangan badan eksekutif dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Sedangkan perbedaannya, presiden mempunyai kewenangan untuk membatalkan ketentuan yang telah disetujui oleh dewan legislasi dalam pelaksanaan pemerintahannya, sebaliknya dengan khalifah yang tidak boleh membatalkan hasil mufakat haiah tasyrii 'iyyah. perbedaan dalam sumber hukum yang dirujuk oleh badan eksekutif, serta istilah secara tekstual namun secara kontekstual sama. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diharapkan kepada para pemegang amanah rakyat untuk selalu bertindak sesuai dengan maslahat ummat untuk meningkatkan hard nation dan kemajuan bangsa.

View more statistics

View Item