Syaikhuddin, M. (2002) تعدد الزوجات في قانون الحكومة الرقم ١٠ سنة ١٩٨٣ للموظفين عند الشريعة الإسلامية. S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (M. Syaikhuddin - PM - 2002) M. Syaikhuddin - PM - 2002.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasrkan ketuhanan yang Maha Esa. Bagi umat Islam perkawinan merupakan sunatullah yang harus dilaksanakan apabila telah mencapai waktunya dan terpenuhi seluruh syaratnya, sebagai jalan mendapatkan keturunan. Di negara Indonesia dikenal beberapa bentuk perkawinan, salah satunya ialah 'poligami', dimana seorang laki-laki diperbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari satu. Bentuk perkawinan yang demikian telah dilakukan oleh umat agama dan bangsa yang hidup sebelum datangnya agama Islam. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam sudah mengenal tentang poligami ini. Hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang isinya mengatur tentang perkawinan poligami yang khusus diberlakukan bagi pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia. Dalam peraturan ini terdapat beberapa pasal yang mempersulit pegawai negeri untuk melakukan poligami, bahkan tidak diberi kesempatan untuk ini. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui alasan dan tujuan diberlakukannya peraturan ini, dan apakah persyaratan yang tertulis di dalamnya sesuai dengan persyaratan yang ada dalam agama Islam. Pembahasan literer ini menjelaskan tentang poligami pegawai negri Sipil, syarat- syarat yang harus dipenuhi olehnya dalam melakukan poligami. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode dekumenter untuk mengumpulkan data atau literatur yang bersangkutan dengan materi pembahasan dan kemudian data tersebut diobservasikan hingga penulis dapat melihat dengan jelas dan cermat tentang masalah tersebut, serta metode analisis untuk menganalisa dokumen dan hasil observasi. Dalam analisisnya penulis menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif yang kemudian dianalisis dengan metode analisis kritik. Hasil dari analisis dari pembahasan ini menyimpulkan bahwa alasan berlakunya peraturan pemerintah no 10 tahun 1983 tentang poligami bagi pegawai negeri sipil, karena mereka merupakan abdi negara, contoh bagi masyarakat indonesia, dan dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Adapun tujuan pemberlakuan ini, bukan untuk menghapus kesempatan untuk berpoligami dan persyaratan yang ada di dalamnya disesuaikan dan dilengkapi dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mana membolehkan poligami berdasarkan surat An-Nisa ayat 3. Demikianlah yang dapat penulis kaji, dan penulis berharap dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca. Mengingat dalam kajian ini tentu masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis, maka perlu ditindak lanjuti oleh kajian-kajian lainya.

View more statistics

View Item