Ilallah, Muhammad Taqarrub (2018) Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 489/ Pdt.G/2017/PA.Skh Tentang Talak Raj’i dan Hak Asuh Anak Menurut Fiqih Islam dan Hukum Positif. D4 Diploma thesis, UNIDA.

FILE TEXT SKRIPSI_TAKARUB_FIX.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 489/ Pdt.G/2017/PA.Skh Tentang Talak Raj’i dan Hak Asuh Anak Menurut Fiqih Islam dan Hukum Positif Muhammad Taqarrub Ilallah 35.2014.3.1.0486 Perceraian merupakan sesuatu yang dapat timbul atau terjadi karena adanya suatu ikatan perkawinan. Dari banyaknya perceraian di Indonesia, akibat perceraian dapat berpengaruh terhadap suami atau istri, anak, dan harta kekayaannya. Hak asuh anak disinilah yang seringkali menjadi permasalahan pasca perceraian. Tidak jarang pula, Hakim memutuskan perkara tanpa dihadiri oleh salah satu pihak karena berbagai alasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah analisa putusan hakim (No. 489/Pdt.G/2017/PA.Skh) tentang perceraian secara verstek dan hak asuh anak sudah sesuai dengan Fiqih Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan metode analisis isi (content analysis). Untuk mendapatkan dan mengetahui gambaran umum serta datadata tentang perceraian dan hak asuh anak, peneliti menggunakan sumber primer berupa Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 489/Pdt.G/2017/ PA.Skh, Undang-Undang Perkawinan, Buku-buku Fiqih yang berkaitan dengan perceraian dan hak asuh anak, Kompilasi Hukum Islam, dan sumber data sekunder dari Buku-buku yang berkaitan tentang perceraian dan hak asuh anak, dan Hasil Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim No. 489/Pdt.G/2017/PA.Skh tentang talak raj’i secara verstek telah sesuai dengan ketentuan Fiqih Islam dan telah sesuai dengan Hukum Positif. Adapun konsekuensi hukum talak raj’i terhadap hak asuh anak dalam Fiqih Islam tidak berpengaruh bagi istri yang diceraikan dengan talak raj’i, karena istri yang diceraikan dengan talak raj’i tidak ada ketentuan dalam menentukan hak asuh anak. Pada putusan hakim No. 489/ Pdt.G/2017/PA.Skh tentang hadhanah anak perempuan (ZPW) kepada Pemohon (ayahnya) menurut Undang-undang Perkawinan telah sesuai karena dalam menetukan hak asuh anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya. Dan menurut Hukum Islam sebenarnya tidak sesuai karena ibu lebih berhak atas hadhanah anaknya, apabila anak tersebut belum mumayyiz. Namun, hakim mempunyai pertimbangan bahwa melihat dari tingkah dan perilaku si ibu yang belum bisa memenuhi syarat untuk melaksanakan hadhanah, maka hakim memutuskan untuk menyerahkan hak asuh kepada Pemohon selaku ayah kandungnya. Menurut penulis, putusan hakim tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam melihat kepada maslahat anak tersebut. Kata Kunci: Talak Raj’i, Hak Asuh Anak, Fiqih Islam, Hukum Positif.

View more statistics

View Item