Suryadiningrat, Muhammad Deden (2011) الإثبات المعاكس لجريمة الاختلاس في الشريعة الإسلامية وفي قانون مكافحة جريمة الاختلاس رقم ٢٠ عام ٢٠٠١ ) دراسة مقارنة ). S1 Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR.

FILE TEXT (Muhammad Deden Suryadiningrat - PM - 2011) Muhammad Deden Suryadiningrat - PM - 2011.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB)

Abstract

Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) karena merugikan banyak pihak dan sulit untuk memberantasnya. Dalam rangka pemberantasan hal tersebut, pemerintah Indonesia memberlakukan sistem pembuktian terbalik dalam persidangan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. Adapun Syari'at Islam, telah menentukan hal ini dalam Maqasid as-Syari'ah. Namun dalam praktiknya, masih banyak hal yang belum diatur secara terperinci oleh keduanya. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang pembuktian terbalik menurut Syari'at Islam dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ialah mengetahui konsep pembuktian terbalik dalam Syari'at Islam dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi no. 20 tahun 2001, serta mengetahui objek persamaan dan perbedaan tentang pembuktian terbalik antara keduanya. Penulisan Dalam Bahasan ini menggunakan jenis penelitian pustaka, untuk mengumpulkan data-data tentang pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menurut Syari'at Islam dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomer 20 tahun 2001, penulis menggunakan metode dokumenter. Dan dari data-data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode induktif dan metode deduktif kemudian metode komparatif untuk membandingkan antara keduanya sehingga tampak jelas persamaan dan perbedaan keduanya. Dalam Studi ini penulis mendapatkan beberapa persamaan dan perbedaan. Diantara perbedaannya, ialah menurut Syari'at Islam pembuktian terbalik sudah sesuai dengan tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam, yaitu untuk kemaslahatan umat atau masyarakat Indonesia seluruhnya. Penerapan beban pembuktian terbalik telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan hukum dengan dasar kemaslahatan. Sedangkan didalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomer 20 tahun 2001 bahwa penerapan pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas atau praduga tak bersalah (presumption of innocent) yang telah diakui secara internasional dan diatur pula dalam KUHAP, Kemudian keduanya sepakat bahwa yang berkewajiban membuktikan didepan pengadilan adalah jaksa penuntut umum bukan terdakwa. Dan akhirnya dari kajian ini, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan analisa, kritik dan saran dari kelemahan-kelemahan pada sisi ilmiah, itu semua karena keterbatasan penulis. Semoga Allah selalu memberikan pentunjuk kepada jalan kebaikan dan meridhoi segala usaha kita. Amin.

View more statistics

View Item