Ramidi, Supriyati (2004) تحليل فسخ النكاح في القانون الإندونيسي رقم ١ سنة ١٩٧٤ في نظر الإسلام ) دراسة نقدية ). S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (Supriyati Ramidi - PM - 2004) Supriyati Ramidi - PM - 2004.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB)

Abstract

Perkawinan adalah suatu aturan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dan paling mengandung resiko bagi pribadi maupun masyarakat. Jika seseorang bisa mengikuti tujuan perkawinan dan syarat-syaratnya, maka hidupnya bahagia dan tentram.kelestarian kehidupan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa adanya perkawinan, sehingga Allah memberikan semua yang terdapat di alam semesta ini. Perkawinan sangat di anjurkan sekali oleh masyarakat untuk menegakkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Perkawinan itu ada syarat dan rukunnya, maka dalam Islam, perkawinan yang tidak dapat memenuhi rukun dan syarat perkawinan bisa menyebabkan adanya pembatalan perkawinan, salah satu sebab itu adalah dikarenakan adanya cacat di salah satu pihak. Untuk mencegah terjadinya yang tidak kita inginkan, Islam menganjurkan untuk saling mengenal dan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, agar tidak menyesal dan tidak membahayakan bagi kelangsungan hidupnya. Sedangkan dalam UU no.1 Th 1974 Bab 4 Pasal 27 ayat 2: "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri". Dan dari ayat ini tidak tercantumkan adanya sebab cacat yang bisa menyebabkan pembatalan perkawinan. Padahal dalam hukum Islam cacat termasuk salah satu sebab yang membatalkan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui alasan dan tujuan tidak di cantumkannya dalam UU no.1 Th 1974. Dan apakah sesuai dengan sebab-sebab pembatalan perkawinan yang terdapat dalam hukum Islam. Pembahasan literer ini menjelaskan tentang cacat yang menyebabkan adanya pembatalan perkawinan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode Dokumenter untuk mengumpulkan data atau literature yang bersangkutan dengan materi pembahasan, dan sifat dari pembahasan ini adalah metode kritik serta menggunakan metode pendekatan normative untuk mengetahui aturan yang benar di antara Undang-Undang dan hukum Islam dan kemudian data tersebut di observasikan hingga penulis dapat melihat dengan jelas dan cermat tentang masalah tersebut, serta metode analisis untuk menganalisa dokumen dan hasil observasi. Dalam analisisnya penulis menggunakan cara berfikir induktif dan deduktif yang kemudian di analisis dengan metode analisis kritik. Hasil dari analisis pembahasan ini menyimpulkan bahwa alasan tidak di cantumkannya peraturan pemerintah UU no. 1 Th 1974, tentang cacat yang menyebabkan pembatalan perkawinan, karena sudah dicantumkan dalam Bab perceraian atau talak, yang terdapat pada Bab XVI pasal 116 ayat 5, yang berbunyi: Jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.. Tapi didalam Islam tidak termasuk dalam perceraian, apabila keduanya belum melakukan hubungan suami istri walaupun sudah melakukan akad nikah. Karena ada perbedaan antara perceraian (talak) dan pembatalan perkawinan. Kalau dianggap talak, seandainya cacat itu hilang dan ia kembali mengawininya, maka tersisa dua talak, dan jika di anggap pembatalan perkawinan adalah tidak mempengaruhi jumlah talak bagi laki-laki yaitu tiga talak. Demikianlah yang dapat penulis kaji, dan penulis berharap dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca. Mengingat dalam kajian ini tentu masih banyak terdapat kekurangan yang di sebabkan keterbatasan kemampuan penulis, maka perlu di tindak lanjuti oleh kajian-kajian lainnya.

View more statistics

View Item