Adha, Vialdi Faizal (2011) مفهوم السلطة القضائية في الفقه السياسي الإسلامي والقانون الإندونيسي (دراسة مقارنة). S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (Vialdi Faizal Adha - PM - 2011) Vialdi Faizal Adha - PM - 2011.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (112MB)

Abstract

Konsep pembagian kekuasaan dalam Negara (The Separations of Powers) adalah pembagian kekuasaan politik menjadi tiga cabang: kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif diwakili oleh para pemikir dan pemerhati Negara yang menetapkan berbagai peraturan, dan lembaga eksekutif diwakili oleh presiden dan menterinya, sedangkan lembaga Yudikatif diwakili oleh para hakim di pengadilan Negeri. Dalam masalah ini, politik Islam tidak menggunakan konsep pembagian kekuasaan tersebut, karena menurutnya ketiga kekuatan tersebut adalah kewajiban Khalifah. Berbeda dengan apa yang kita lihat di Indonesia, yang merupakan Negara Muslim terbesar di Asia, Negara ini menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan dalam prakteknya. hal ini mengundang peneliti untuk meneliti konsep lembaga yudikatif dalam ilmu politik Islam dan undang-undang Indonesia, hal ini berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa peradilan adalah hal terpenting dalam kehidupan umat Islam untuk administrasi keadilan atas dasar hukum Islam, yang telah dibuat oleh Allah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ialah mengetahui konsep lembaga yudikatif dalam pandangan ilmu politik Islam dan undang-undang Indonesia, serta mengetahui objek persamaan dan perbedaan tentang lembaga yudikatif antara keduanya. Jenis penelitian ini adalah studi literal (pustaka) dengan pendekatan Normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumenter. Untuk menganalisa data-data yang terkumpul; menggunakan metode induktif, yakni untuk menganalisa berbagai ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan berbagai penerapan pada zaman Rasul, sahabat, maupun tabi'in, serta pasal-pasal yang ada dalam undang-undang Indonesia, kemudian dijadikan tolak ukur untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai teori lembaga yudikatif dalam politik Islam dan Undang-undang Indonesia, dan selanjutnya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing; dengan menggunakan metode deskriptif, yakni untuk menyimpulkan hasil penelitian ini, dan dengan metode komparatif adalah untuk mengetahui titik singgung yakni persamaan dan perbedaan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Peneliti menemukan bahwa lembaga yudikatif dalam politik Islam ialah lembaga penegakan hukum yang prakteknya berlandaskan pada ketentuan dalam syari'at Islam. Adapun lembaga yudikatif dalam undang-undang Indonesia adalah lembaga yang berwenang dalam sebuah Negara dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa berlandaskan pada Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Negara. Dan peneliti telah menemukan pula persamaan antara politik Islam dan Undang-undang Indonesia dalam pengertian, kewenangan, dan tujuan lembaga yudikatif, dan juga peneliti telah menemukan perbedaan keduanya dalam sumber, tujuan, kewenangan, dan strukturnya. Demikian hasil penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari apa yang diharapkan, namun penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kesuksesan dan hanya kepada Allah terserahkan segala sesuatu.

View more statistics

View Item