Sari, Vivi Novita (2015) سلطة المحامي في تقديم المعاونة القانونية إلى المدعى عليه في الشريعة الإسلامية والقانون المدني الإندونيسي ) دراسة مقارنة ). S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (Vivi Novita Sari - PM - 2015) Vivi Novita Sari - PM - 2015.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (82MB)

Abstract

Advokat sebagai pemberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memiliki ketentuan sesuai Undang-Undang No.18 Tahun 2003. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum, yang maka keberadaannya sangat dibutuhkan karena saat ini seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Tetapi dari profesi ini banyak dari advokat Indonesia yang menyimpang dari kewenangannya dalam membela kebatilan, sedangkan dalam syari'at Islam dilarang untuk membela kebatilan dengan ganti biaya tambahan. Melihat perkembangan masyarakat Indonesia melalui pembentukan hukum acara pidana maka advokat dalam menjalani tugas wewenangnya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi kliennya Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Membuka wawasan tentang kewenangan advokat syari'at Islam dan Undang-Undang Indonesia, (2) Membuka wawasan tentang dalam perbandingan kewenangan advokat dalam syari'at Islam, dan Undang-Undang Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan atau literature (Library Research), dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode documenter untuk menganalisa data- data yang terkumpul, metode deduktif yaitu: peneliti mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasahan dari penelitian, metode induktif yang mengumpulkan data-data khusus dan mengambil intisari darinya menjadi kaidah khusus, dan dengan metode komparatif yaitu: mengambil kesimpulan yang ilmiah dari data-data yang telah dikumpulkan dengan membandingkan antara dua pandangan tentang masalah tersebut atau lebih, penulis menggunakan metode ini untuk membandingkan antara undang-undang Indonesia dan syariat Islam. Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan adanya perbedaan terhadap wewenang advokat kepada terdakwa atau klien dalam syariat Islam dan Undang-Undang Indonesia, bahwa: advokat dalam syariat Islam tidak boleh menjadi wakil keadilan dalam masalah kebatilan, masalah kecil dan masalah besar dari terdakwa sedangkan dalam Undang-Undang Indonesia bahwa sebagian dari advokat menyimpang dalam kewenangannnya bahwa advokat masih membela terdakwa dalam kebatilan, sedangkan dalam syari'at Islam telah dilarang. Dengan ini peneliti menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk dapat menerapkan keadilan dengan syariat Islam dan meminimaliskan dalam penerapan undang-undang Indonesia.

View more statistics

View Item