Angkoso, Aribowo (2022) التحليل القانوني عن جريمة الإختلاس في إندونيسي )دراسة حالة لقرار القاض رقم Pid.Sus- 55 PN Bdg/2021/TPK / في نظر الفقه الجنائي(. S1 Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR.

FILE TEXT (Aribowo Angkoso) 56. Aribowo angkoso.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Aribowo Angkoso 3920183110141 Dalam kasus korupsi di Indonesia, negara Indonesia termasuk kedalam urutan yang ke-88 dalam riset ditahun 2014. Tindak pidana korupsi termasuk kedalam tindak pidana khusus. Kenapa? Karena Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan hakim no 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg perkara tindak pidana korupsi yang mana uang atau dana yang dikorupsi adalah dana covid-19 (dana bansos) yang ditarik kedalam fiqih jinayah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukuman bagi pelaku prespektif fiqih jinayah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan kasus (study case). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content Analisis) yang bersifat kualitatif (Qualitative content analysis) yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan: pertama, dalam fakta-fakta persidangan hakim menemukan bahwa terdakwa telah terbukti benar melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dana bansos covid-19 yangmana hal tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada pasal 12 huruf I undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi. Kedua dalam prespektif fiqih jinayah, korupsi bisa ditarik kedalam jarimah ta’zir yangmana keputusan hukumannya ditetapkan oleh hakim, akantetapi ta’ir saja kurang cukup, maka dari itu ditambahkan jarimah hudud yang mana jarimah ini harus diterapkan bagi pelaku. Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim, fiqih jinayah

View more statistics

View Item