Amalia Zuhroh, Ainun (2019) PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG PENGGUNAAN FIRASAT HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA (Studi Analisis Kepustakaan Terhadap Buku At-Turuuq Al-Hukmiyyah fii As-Siyasah As-Syar’iyyah). D4 Diploma thesis, University of Darussalam Gontor.

FILE TEXT ainun fix.pdf Download (908kB)

Abstract

Dalam hukum peradilan ada tahapan penting yang dilakukan untuk memutus suatu perkara yaitu pembuktian. Apabila melihat kepada masalah pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia seorang hakim dapat menggunakan persangkaannya dalam membuktikan suatu perkara. Maka dengan persangkaan-persangkaan ini suatu peristiwa dibuktikan secara tidak langsung. Hal tersebut terdapat dalam pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUHPerdata dan dalam Hukum Acara Pidana, tercantum dalam pasal 184 KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu persangkaan hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara di dalam sistem peradilan Indonesia dengan melihatnya dari pemikiran-peikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya At-Turuuq Al-Hukmiyyah fii As-Siyasah As-Syar’iyyah. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka dan menggunakan teknik analisis deskriptif (method of content analysis descriptive). agar dapat mencapai tujuan. Pengumpulan data-data diambil dengan cara mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi untuk menjelaskan riwayat hidup Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan pemikirannya yang tertulis di dalam buku tentang firasat atau persangkaan hakim yang digunakan dalam memutus perkara. Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengenai firasat hakim yang digunakan dalam memutus perkara pemikiran dapat dijadikan masukan atau referensi bagi sistem peradilan di Indonesia antara lain yaitu, bahwa sudah tidak diragukan lagi mengenai kebenaran suatu peristiwa apabila hal tersebut sudah diketahui khalayak umum dan tidak diperbolehkannya penggunaan firasat bagi hakim dalam memutus perkara pidana karena di dalamya terdapat hak Allah. Namun selama hakim tersebut mengetahui apabila di dalam suatu perkara terdapat hak-hak seorang manusia maka diperbolehkan bagi hakim menggunakan firasatnya, yang beberapa hal ini belum ada kebijakan atau ketentuan khusus dalam sistem hukum peradilan di Indonesia. Demikianlah pembahasan dalam kajian literature ini. Bahasan ini masih jauh dari kesempurnaan karena adanya beberapa keterbatasan dari diri peneliti dan pengetahuannya. Menjadi harapan peneliti adalah agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi hakim agar menjadi wakil Allah dalam menciptakan lingkungan peradilan yang baik dan adil yang dapat memberikan haknya kepada orang-orang yang berperkara serta menciptakan kehidupan yang seimbang

View more statistics

View Item