Qanun jinayat Aceh adalah peraturan daerah di Aceh tentang hukum pidana pelaksanaan syariat Islam. Qanun jinayat adalah penyempurnaan aturan pelaksanaan syariat Islam di Aceh karena 4 qanun yang sudah diterapkan saat ini dianggap masih banyak kekurangan. Keempat qanun yang sudah berlaku sejak tahun 2001 lalu hanya mengatur mengenai syiar Islam, khamar (minum-minuman beralkohol), maisir (perjudian), dan khalwat (ketika pasangan non-muhrim atau yang belum menikah berada di tempat tertutup atau sunyi). Qanun jinayat yang baru disahkan ini menambah beberapa tindak pidana lain yang sebelumnya belum teregulasi seperti zina, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan hubungan seksual sesamajenis. Qanun atau peraturan daerah tentang hukum jinayat (pidana) berlaku bagi setiap orang, termasuk non-muslim yang melakukan perbuatan "Jarimah" (dilarang syariat Islam) di Provinsi Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana terungkap bahwa ketentuan qanun hukum jinayat berlaku bagi non-muslim tercantum pada Pasal 5 ayat (c). Dengan demikian, bagi warga non-muslim yang melakukan pelanggaran syariat Islam yang diatur dalam qanun jinayat, maka akan mendapat hukuman sesuai yang diatur dalam peraturan tersebut. Oleh sebab itu, para aktivis HAM maupun aktivis-aktivis dari berbagai kalangan memprotes isi qanun tersebut karena dinilai akan melanggar hak, kebebasan dan perlindungan terhadap warga Aceh yang non muslim yang bisa berakibat terjadinya konflik antar umat beragama di Aceh.