Tulisan ini berusaha menganalisa peran Tempo dan media asing dari berbagai negara yang berada di bawah naungan konsorsium International Consortium Investigative Journalism (ICIJ) dalam melakukan investigasi terhadap kasus Panama Papers yang yang melibatkan pejabat tinggi negara di Indonesia. Dalam dokumen Panama Papers menjelaskan pergerakan penyimpanan harta para pengusaha dan pejabat dari berbagai negara di wilayah bebas pajak dengan menggunakan perusahaan offshore. Perbuatan tersebut menimbulkan indikasi tindak pidana pencucian uang, hingga kasus penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep Transnational Advocacy Network (TAN), yang dicetuskan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink dalam bukunya Activists Beyond Borders yang berarti jaringan aktifitas advokasi yang melibatkan aktivis dari dua atau lebih negara yang bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan dengan membentuk jaringan bersama. Sehingga jaringan aktivis yang berkoalisi dan beroperasi membentuk peran sebagai kelompok penekan kebijakan. Dalam konsep TAN terdapat beberapa aktor dan salah satunya adalah media dan Tempo hadir sebagai aktor yang bekerjasama dengan berbagai media asing dari berbagai negara. Dalam melakukan penelitian akan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan sebagai metode riset. Data kualitatif berbentuk sumber primer (undang- undang dan wawancara) dan sumber sekunder (jurnal, media, buku teks dan makalah ilmiah). Melalui pendekatan konsep TAN, penelitian ini memberikan penjelasan mengenai dampaknya investigasi Panama Papers yang dilakukan oleh Tempo bersama sejumlah media asing dari berbagai negara dan pengaruhnya terhadap pembentukan kebijakan dalam negeri Pemerintah Indonesia terutama dalam regulasi pajak dan penyimpanan harta di Indonesia. Melalui tulisan ini penulis menyimpulkan tiga indikasi kegagalan dalam aspek konstitusi, hukum dan ekonomi yang dibuktikan dengan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah terhadap tiga aspek tersebut, sehingga tidak ada hukuman bagi para pelaku pelanggar pajak yang tercantum dalam Panama Papers dan tidak upaya perubahan undang- undang sebagai bentuk pembenahan jangka panjang undang-undang pajak.