Keputusan Presiden sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi Warga Negara Asing yang hendak mengunjungi Indonesia. Adapun tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan hubungan Indonesia dengan negara lain. Maka pemerintah merasa perlu memberikan kemudahan bagi warga asing, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk pembebasan visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Namun disisi lain, resiko keamanan dan dampak dari kebijakan bebas visa tersebut dinilai telah banyak meresahkan masyarakat, dikarenakan telah banyak warga asing yang menyalahgunakan visa tersebut untuk bekerja bukan untuk melakukan kunjungan sebagaimana kesepakatan diatas. Adapun Islam mempunyai pandangan tersendiri dalam menentukan keputusan tersebut, sebagaimana yang telah tertuang dalam Maqashid Syari’ah. Dalam hal keputusan tersebut, dapat ditinjau dari 3 (tiga) faktor kebutuhan dalam Maqashid Syari’ah antara lain Dhoruriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. Berdasarkan latar belakang maka dilakukanlah penelitian mengenai kebijakan bebas visa ini. tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan dampak dari hasil kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis yang diambil berdasarkan sumber primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat resiko keamanan negara lebih signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga diperlukan evaluasi dari pemerintah terkait kebijakan bebas visa ini.