Al-Mawardi merupakan penemu pertama teori politik Islam awal abad XI Masehi, 5 abad sebelum sarjana-sarnaja Barat mengenal teori politik. Dalam konsepsi al-Mawardi tentang negara, agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Al-Mawardi berusaha mengompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan dan kepatutan politik. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan negara (khilâfah atau imâmah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Dalam pengelolaan negara, al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Gagasan ketatanegaraan al-Mawardi sangat menarik, yang sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah teori kontrak sosial, yaitu hubungan antara Ahl al-Ikhtiyâr dan Ahl al-Imâmah. Kontrak sosial ini melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Maka, khalîfah atau imâm, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat, atau menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan dan mengelola kepentingan mereka dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, al-Mawardi merupakan salah satu pemikir politik Islam zaman pertengahan yang berpendapat bahwa kepala negara dapat diganti apabila tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Melalui artikel ini, penulis menilai teori al-Mawardi tersebut sangat tepat untuk dijadikan antitesis dari kegagalan teori demokrasi.