Dewasa ini, keterlibatan perempuan dalam panggung politik sebenarnya bukanlah hal yang asing di dunia sejak zaman dahulu. Peranan langsung maupun tidak langsung para perempuan memiliki pengaruh tersendiri. Wacana keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan memberikan kuota 30%, masih menjadi wacana kontroversi, serta isu-isu kesetaraan gender lainnya. Yusuf Al-Qardhawi memiliki pandangan dan pendapat tidak sebatas tekstual, melainkan harus diperhatikan pula konteksnya dan menganggap laki-laki serta perempuan adalah seorang mukallaf, dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakan agama, melaksanakan kewajiban, melakukan amar ma’ruf nahi munkar, memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Pandangan al-Qardhawi tentang status perempuan dalam sistem politik Islam dilihat sepintas nampaknya bertentangan dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan ulama salaf. Mereka menetapkan salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang laki-laki, artinya perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Al-Qardhawi membolehkan perempuan menjalankan peran sosial sebagai hakim dengan beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan khusus. Karena menurutnya, posisi tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan sosial. Bahkan sebaliknya, kepentingan sosial justru membutuhkan keterlibatan perempuan. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa fatwa di atas muncul karena adanya pengaruh sosial politik. Dalam hal ini, al-Qardhawi tergolong moderat. Sedangkan dalam masalah presiden, dewan perwakilan sama sekali tidak identik dengan kepemimpinan seorang khalifah atau amirul mu’minin yang bersifat individu melainkan kepemimpinan presiden, dewan perwakilan yang berkembang saat ini bersifat kolektif tidak bersifat individu.