Syauqoti, Roifatus (2017) Kesesuaian Fatwa DSN/MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 dengan Akad Ijarah Multijasa (Studi Kasus di BMT Hira Cabang Tanon Tahun 2016). S1 Undergraduate thesis, University of Darussalam Gontor.

	FILE TEXT (cover) 1 cover.pdf License Creative Commons Attribution. Download (71kB)
	FILE TEXT (abstrak) 2 abstrak.pdf License Creative Commons Attribution. Download (125kB)
	FILE TEXT (daftar isi) 3 daftar isi.pdf License Creative Commons Attribution. Download (110kB)
	FILE TEXT (bab 1) 4 bab 1.pdf License Creative Commons Attribution. Download (224kB)
	FILE TEXT (bab 2) 5 bab 2.pdf Exclusive to Repository staff only License Creative Commons Attribution. Download (422kB)
	FILE TEXT (bab 3) 6 bab 3.pdf Exclusive to Repository staff only License Creative Commons Attribution. Download (585kB)
	FILE TEXT (bab 4) 7 bab 4.pdf Exclusive to Repository staff only License Creative Commons Attribution. Download (136kB)
	FILE TEXT (refrensi) 8 refrensi.pdf Exclusive to Repository staff only License Creative Commons Attribution. Download (167kB)

Abstract

Kesibukan dan kebutuhan masyarakat yang selalu bertambah membuat masyarakat mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. BMT Hira adalah salah satu alternatif yang dipilih masyarakat Sragen untuk memberikan pembiayaan atas kebutuhannya. Salah satu produk yang ditawarkan BMT Hira yaitu Ijarah Multijasa. Ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa, dimana BMT (pihak pertama) menjadi pemberi sewa bagi anggota (pihak kedua) dan dalam waktu yang sama menjadi penyewa bagi penyedia jasa (pihak ketiga). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif, yaitu peneliti menganalisis dari yang umum ke khusus sehingga dapat diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi akad Ijarah Multijasa di BMT Hira dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan 2 akad ijarah dan cara yang kedua adalah dengan akad ijarah yang didahului oleh akad wakalah. Cara kedua inilah yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN/MUI No. 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang Multijasa. Karena Fatwa DSN/MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 menyatakan bahwa Multijasa hukumnya jaiz, dengan akad Ijarah atau Kafalah. Kedua akad tersebut merupakan asas dari Multijasa, jika ada akad lain atau akad tambahan maka tidak sesuai dengan Fatwa DSN/MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004.

View more statistics

View Item