Maisurah, Rezki Kaulan (2014) انتخاب رئيس الدولة في إندونيسيا في نظر الفقه السياسي الإسلامي ) دراسة نقدية). S1 Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR.

FILE TEXT (Rezki Kaulan Maisurah - PM - 2014) Rezki Kaulan Maisurah - PM - 2014.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (85MB)

Abstract

Demokrasi telah menjadi permasalahan pokok Negara Indonesia sejak tahun 1945 silam, terlebih lagi dalam pemilihan presiden. Pada tahun 2014 ini, Indonesia telah mengadakan pemilihan presiden yang ketujuh dengan menggunakan sistem demokrasi langsung, dimana rakyat bebas menentukan pilihan, berpendapat, dan bersuara. Akan tetapi, keadaan yang demikian memunculkan sebuah dilemma baru bagi kepemimpinan di Indonesia. Karena cara pandang dan penilaian masyarakat yang berbeda kultur maupun pemahaman kebijaksanaan, memunculkan profil calon pemimpin yang sesungguhnya kurang layak dijadikan pemimpin. Paparan diatas membawa penulis untuk menggali lebih dalam tentang cara pemilihan presiden di Indonesia jika dipandang melalui kacamata politik Islam guna mengetahui kekurangan pemilihan presiden di Indonesia, sehingga dapat membantu Negara Indonesia dalam memilih dan menentukan presiden dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia yang maju dan berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemilihan presiden di Indonesia secara umum jika diteropong menggunakan kacamata politik Islam. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian literer yaitu menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan judul di atas. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Untuk mencapai tujuan pembahasan, penulis mengumpulkan data primer dan sekunder menggunakan metode dokumentasi dengan menggunakan beberapa buku dan artikel yang berhubungan dengan judul. Dalam analisis data penulis menggunakan metode deduktif yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analitis deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemilihan presiden di Indonesia untuk beberapa tahun pasca kemerdekaan RI, belum berhasil baik. Karena pada saat itu presiden dilantik oleh MPR. Namun presiden yang terpilih masih belum memenuhi kriteria pemimpin unggulan bagi masyarakat khususnya menurut Islam. Kemungkinan besar ini disebabkan karena tidak ada andil rakyat di dalam keputusan MPR tersebut. Demikian pula untuk menjadi anggota MPR, tidak ada satupun syarat yang diterapkan seperti apa yang telah politik Islam terapkan pada Ahlul Hilli Wal Aqdi selaku majlis perwakilan umat dalam memilih kholifah entah dari segi keadilan, pengetahuan dan lain sebagainya. Namun, seiring berjalannya waktu, Negara Indonesia menemukan jati dirinya dalam sistem pemilihan presiden yang baru, dimana rakyat bebas memilih presiden unggulan mereka secara langsung. Ini merupakan tonggak baru bagi kemajuan demokrasi di Indonesia karena masyarakat bebas menentukan seseorang yang akan memimpin masa depan mereka. Namun, salah satu yang menjadi kekurangan pemilihan umum ini adalah diperbolehkannya kampanye sebagai sarana publikasi jati diri yang disertai visi, misi dan program setiap pasangan calon. Dan yang terjadi, sengketa yang ada lebih banyak dari manfaat yang didapatkan, dimana sebagian besar pasangan calon cenderung menyalahgunakan dispensasi yang telah diberikan seperti kejahatan dalam suap-menyuap, mengambil wilayah kampanye pasangan calon yang lain dan lain sebagainya. Dan kita tidak akan menemukan hal seperti ini di dalam politik Islam, karena Islam hanya mempunyai satu cara untuk memilih pemimpin yaitu dengan pelantikan Ahlul Hilli Wal-Aqdi atas dasar kesepakatan dan ridho umat tanpa harus mengadakan kampanye yang cenderung kepada hal yang negatif. Penelitian ini jauh dari sempurna dan mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca, semoga kita senantiasa selalu diberikan hidayah dan taufiqNya, serta meluruskan langkah kita dalam menerapkan syariatNya.

View more statistics

View Item