Yunus, Rohim (2002) THE APPLICATION OF DEMOCRACY IN PRESIDENTIAL ELECTION ACCORDING TO ISLAM (Analysis and Descriptive Study. S1 Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR.

FILE TEXT (Rohim Yunus - PM - 2002) Rohim Yunus - PM - 2002.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Demokrasi adalah suatu sistem politik dan sosial yang timbul diBarat yang dikenal oleh peradaban Barat modern dari peradaban Yunani kuno. Dalam sistem ini rakyat berkedudukan sebagai pemilik kekuasaan dan sumber hukuin, sehingga rakyat mempunyai kedaulatan dan kebebasan penuh dalam segala hal, termasuk didalam pembentukan undang-undang dan peraturan serta pemilihan kepala negara. Dari sistem kedaulatan dan kebebasan rakyat inilah akhirnya timbul perdebatan diantara kalangan ulama. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem kekufuran yang tidak diakui oleh Islem, karena memberikan kekuasaan dan wewenang kepada rakyat untuk menetapkan hukum, sedangkan didalam Islam hanya Allahlah yang berhak membuat hukum, tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hakikatnya demokrasi adalah dari Islam sendiri, yaitu dengan melihat kesamaannya dalam memberikan kesempatan dan kebebasan bagi rakyat untuk menentukan kepala negara yang mereka sukai. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini, apakah penerapan demokrasi dalam pemilihan kepala negara disuatu negara, sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam demokrasi kebebasan yang diberikan kepada rakyat terlalu berlebihan sehingga dengan kebebasannya rakyat memilih kepala negara dari siapa saja yang mereka inginkan, baik yang boleh dipilih atau yang tidak boleh dipilih menjadi kepala negara. Oleh karena itulah pada pembahasan ini ingin diketahui apakah penerapan demokrasi dalam pemilihan kepala negara itu tidak bertentangan dengan hukum islam, karena sepanjang sejarah pemerintahan Islam belum ada suatu sistem yang pasti yang menjadi landasan pokok dalam pemilihan kepala negara. Berpijak dari pemasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas permasahan ini secara mendalam, sehingga pandangan Islam terhadap penerapan demokrasi khususnya dalam pemilihan kepala negara menjadi lebih jelas, selain bertujuan pula untuk mengetahui dampak apa yang ditimbulkan dari penerapan demokrasi dan bagaimana kedudukan hukum Islam terhadap penerapan demokrasi dalam pemilihan kepala negara itu sendiri. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode dokumenter dan metode observasi guna menjelaskan pengertian demokrasi, asas-asas dan akidah serta ide yang mendasarinya, macam-macamnya serta metode yang digunakan dalam pemilihan kepala negara baik dalam demokrasi itu sendiri maupun dalam politik Islam serta mengetahui posisi hukum penerapan demokrasi tersebut dipandang dari segi hukum Islam, selain itu penulis juga mengulas tentang cara pemilihan kepala negara sepanjang sejarah politik Islam untuk melihat apakah ada suatu sistem yang telah dijadikan landasan politik islam, selain mencari kesamaan dan perbedaan yang ada antara keduanya. Selanjutnya dalam pengembangan dan pengannalisaan data, penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah metode komperativ untuk membandingkan apakah sistem demokrasi dalam pemilihan kepala negara dan politik islam mempunyai kesamaan dan perbedaan. Sebagai langkah terakhir, penulis menggunakan metode induktiv dan deduktiv guna menyimpulkan beberapa masalah diatas sehingga menjadi suatu pemikiran terhadap kasus ini. Dari hasil penelitian, maka penulis melihat bahwa penerapan demokrasi dalam pemilihan kepala negara dalam pandangan Islam dibolehkan selama tidak melanggar dan menentang ketentuan hukum Islam yang berlaku yaitu dengan cara membatasi kebebasan rakyat yang berlebihan, dalam arti kata ada suatu peraturan yang menetapkan siapa-siapa saja yang tidak berhak dipilih menjadi kepala negara. Selain itu hendaknya dalam penerapan sistem tersebut tetap menjadikan hukum Islam sebagai landasan pokok dalam penerapan sistem ini. Akan tetapi apabila kebebasan dan kedaulatan rakyat terlalu berlebihan, sehingga memilih seseorang yang tidak boleh menjadi kepala negara, maka hukum penerapannya adalah haram. Bahasan yang dipaparkan oleh penulis adalah bahasan yang bersifat kontemporer dan teoritis. Diharapkan bahasan ini memberikan sumbangan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam sekarang ini dan hendaknya pula umat Islam selalu berupaya menggali dan mengembangkan ajaran agama mereka sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah

View more statistics

View Item