Podungge, Mohamad Salman (2010) موقف أهل الحل والعقد في اختيار الخليفة عند ابن تيمية (دراسة وصفية). S1 Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR.

FILE TEXT (Mohamad Salam Podungge - PM - 2010) Mohamad Salam Podungge - PM - 2010.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung antara satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat tersebut tidak terlepas dari konflik dan masalah karena perbedaan antara setiap individu, yang dapat menyebabkan kerusakan. Untuk mengatur kehidupan ini, masyarakat membutuhkan pemimpin untuk mengatur hak dan kewajiban setiap individu. Dalam sejarah islam, perbedaan pendapat yang pertama kali terjadi di antara para sahabat setelah wafatnya Rasul adalah perbedaan dalam pemilihan Khalifah sebagai pemimpin umat pengganti Rasul, karena tidak adanya nash yang secara jelas menjelaskan tentang tata cara pemilihan dan pemengangkatan pemimpin. Seiring dengan berkembangnya zaman, berkembanglah pemikiran para ulama tentang pemilihan khalifah, diantarnya konsep Ahlu al-Hal wa al-Aqd yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Pada akhir abad ke-7 di Damaskus, munculah seorang ulama Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah yang sering dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Pandangan-pandangannya memberikan pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat, disamping itu pula terdapat beberapa pandangannya yang bertentangan dengan pandangan ulama lain pada masanya sehingga banyak ulama yang menentangnya. Salah satu pandangan Ibnu Taimiyah yang bertentangan dengan ulama lainnya adalah pandangannya dalam konsep pemilihan dan pengangkatan khalifah, serta kritikannya terhadap konsep Ahlu al-Hal wa al-Aqd yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Berangkat dari hal di atas, penulis mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kedudukan Ahlu al-Hal wa al-Aqd dalam pemilihan khalifah. Penelitian ini merupakan penelitian literatur, dengan menggunakan metode deduktif untuk membahas pandangan Ibnu Taimiyah tersebut yanng dimulai dari pembahasan mengenai pandangan mayoritas ulama mengenai kedudukan Ahlu al-Hal wa al-Aqd dalam pemilihan khalifah. Metode induktif juga digunakan penulis dengan membahas tata cara pemilihan serta pengangkatan khalifah yang dilakukan oleh Ahlu al-Hal wa al-Aqd, untuk mengetahui kedudukan mereka dalam pemilihan khalifah. Metode ini juga digunakan untuk membahas tentang pandangan Ibnu Taimiyah tentang kedudukan Ahlu al-Hal wa al-Aqd dalam pemilihan khalifah yang didapat setelah pembahasan tentang pandangan Ibnu Taimiyah dalam pemilihan dan pengangkatan khlaifah. Disamping itu pula penulis menggunakan metode deskirptif analisis untuk membahas kritikan Ibnu Taimiyah mengenai lembaga Ahlu al-Hal wa al-Aqd dan pandangannya tentang kedudukan mereka dalam pemilihan khalifah. Hasil dari penelitian ini kedudukan Ahlu al-Hal wa al-Aqd dalam pemilihan khalifah sebagaimana yang dipandang oleh mayoritas ulama adalah sebagai wakil rakyat sebagai pemegang kedaulatan karena sulitnya musyawarah apabila dilakukan oleh setiap individu masyarakat. Oleh karena itu, lembaga ini mempunyai hak untuk memilih dan mengangkat khlaifah atas nama rakyat dan merupakan suatu kewajiban masyarakat untuk mentaati keputusan mereka. Tetapi Ibnu Taimiyah menolak konsep ini karena menurutnya Ahlu al-Hal wa al-Aqd hanya terdiri dari sebagian kelompok yang tidak mempunyai otoritas dan kekuasaan, serta tidak mencangkup seluruh golongan dalan masyarakat. Ibnu Taimiyah juga memandang dengan adanya lembaga Ahlu al-Hal wa al-Aqd akan menghilangkan hak-hak setiap individu untuk memilih khalifah, disamping itu pula negara hanya akan dikuasai oleh segelintir penguasa. Ibnu Taimiyah juga melihat bahwa kedudukan mereka setelah masa Khulafa ar-Rasyidin sama sekali tidak mencerminkan masyarakat dan berjalan dibawah kekuasaan khalifah. Demikianlah hasil penelitian ini, penulis sadar penelitian ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada peneliti selanjutnya dan kaum muslimin pada umumnya untuk lebih memperdalam kajian ini, demi meluruskan pandangan masyarakat tentang pentingnya pemilihan dan pengangkatan pemimpin serta pemilihan wakil mereka dari setiap golongan sebagai cerminan keinginan dan tujuan masyarakat dalam membangun sebuah negara.

View more statistics

View Item