Muhammady, Muhib Huda (2012) العقد السياسي في نظر الحكم الإسلامي (دراسة مكتبية). S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (Muhib Huda Muhammady -PM - 2012) Muhib Huda Muhammady - PM - 2012.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Islam adalah agama sempurna yang mengatur semua tatanan kehidupan manusia demi kemaslahatannya di dunia dan akhirat. Politik adalah hal penting dalam kehidupan karena ia sebagai salah satu hal untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat untuk suatu keadilan bersama. Dalam era modern ini banyak kegiatan politik, salah satunya kontrak politik yang marak terjadi pada saat pemilu ataupun kampanye. Karena ia sebagai pengikat antara kandidat pemimpin dan rakyat di masa yang akan datang demi suatu keadilan dan kemajuan. Namun pada kenyataannya, kontrak sekarang ini sengaja dilakukan oleh para kandidat untuk mengembalikan kepercayaan rakyat atas janji-janji yang diucapkan, yang tidak lagi terlaksana. Serta untuk mencari dukungan sebanyak mungkin agar dapat memangku kursi kepemimpinan. Namun bila janji-janji tersebut belum bisa mengikat rakyat maka, uang yang akan menjadi alat terakhir untuk mencari dukungan itu. Maka, dalam hal ini penulis bermaksud membahas tentang kontrak politik yang terjadi pada sekarang ini. Berkenaan dengan pengertian kontrak politik itu sendiri dan bagaimana kontrak politik menurut hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian literatur, yaitu dengan mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif untuk kemudian dianalisa dengan metode analisis kritis untuk mengetahui pengertian dari kontrak politik serta pandangan Islam terhadapnya. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa kontrak politik adalah. kesepakatan antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mengikatkan diri satu sama lainya. Berupa loyalitas dan dukungan terhadap pihak pertama, sedang pihak kedua dijanjikan untuk diberikan suatu kesejahteraan. Jadi terdapat hubungan timbal balik hak dan kewajiban diantara keduanya. Adapun Islam sebenarnya tidak melarang suatu kontrak apabila ia memenuhi syarat dan terlaksana atas dasar mulia. Tetapi kontrak politik yang terjadi saat ini Islam melarangnya, karena beberapa hal; bahwa tujuan dari kontrak politik adalah untuk maslahat pribadi sang kandidat, janji-janji pada saat kontrak dibuat ternyata hanya sebuah ilusi untuk mengikat keinginan rakyat agar tetap mendukungnya, tidak dipungkiri akan terjadinya suap ketika janji-janji itu tidak bisa mengikat rakyat, serta syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah kontrak yang baik ternyata tidak sepenuhnya dipenuhi dalam kontrak politik saat ini. Demikianlah kesimpulan yang dikaji oleh penulis tentang kontrak politik menurut hukum Islam. Namun demikian masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis yang akan datang diharapkan untuk mengkaji beberapa titik lainnya yang belum sempat terungkap dalam penelitian ini.

View more statistics

View Item