Adillah, Erika Rishan (2023) UNRESOLVED PROBLEMS OF ISLAMIC HOME FINANCING USING MUSHARAKAH MUTANAQISAH CONTRACT: A CASE OF ISLAMIC BANKS IN INDONESIA. S1 Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR.

FILE TEXT (Skripsi) 1-1230-Erika-Rishan-Adillah.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Pembiayaan rumah syariah dengan akad musharakah mutanaqisah merupakan pembiaayan yang lebih syariah dibandingkan murabahah. Namun pembiayaan rumah dengan akad musharakah mutanaqisah belum popular dibandingkan pembiayaan rumah dengan akad murabahah. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa terdapat kendala dan tantangan yang menghambat saat mengiplementasikannya diantaranya lemahnya sumber daya manusia, pelimpahan biaya, regulasi serta lemahnya literasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui prioritas masalah serta prioritas solusi dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembiayaan rumah syariah dengan akad Musharakah mutanaqisah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Analitical Network Process (ANP) yang diolah dengan software Super Decisions version 2.1.0. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan indepth interview dan focus group discussion dengan 9 responden yang terdiri dari 3 pakar, 3 praktisi, serta 3 akademisi. Proses mengelolah data melalui 3 tahapan, yaitu; 1) Membuat Kerangka Model ANP; 2) Kuantifikasi Model; 3) Analisis Hasil. Hasil penelitian menunjukan bahwa masalah prioritas dalam pembiayaan rumah syariah menggunakan akad musharakah mutanaqisah yang pertama ialah lemahnya kualitas sumber daya manusia dan lemahnya literasi, yang kedua pelimpahan biaya kemudian yang ketiga ialah kurang mendukungnya peraturan pajak serta peraturan pertanahan nasional. Hal ini sedikit berbeda dengan prioritas solusi untuk menyelesaikan permasalahannya, prioritas pertama ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan literasi, prioritas yang kedua mengadopsi Islamic rental rate (RR-i) dan cost sharing, dan solusi prioritas ketiga ialah opini syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Saran dalam penelitian ini yaitu bagi Dewan Syariah Naisonal agar mengeluarkan fatwa terkait dengan pengalihan hak dan tanggungan MMQ bagi UUS yang ingin melakukan spin off serta fatwa penetapan bagi hasil agar sepenuhnya syariah dan tidak menggunakan metode floating yang menjadi bunga sebagai bencmark. Bagi otoritas jasa keuangan agar menyesuaikan peraturan terkait dengan fatwa dewan syariah nasional. Bagi perbankan syariah untuk menerapkan standar AAOIFI No.12 terkait dengan akad musharakah mutanaqisah

View more statistics

View Item