Purnamasari, Hasanah (2015) الإجهاض للمغتصبة في نظام الحكومة الإندونيسية نمرة ٦١ سنة ۲۰۱٤ رقم ۳۱ الآية ٢ في ميزان الإسلام دراسة تحليلية نقدية). S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (32.3.1.9624-Hasanah Purnamasari (2015) - PM) 32.3.1.9624-Hasanah Purnamasari (2015) - PM.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (23MB)

Abstract

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah SWT yang harus dihormati oleh setiap orang. Aborsi secara umum adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin mampu berada diluar kandungan. PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 2 yang menyatakan atas legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan yang dihitung sejak hari pertama terakhir masa haid. Dengan maksud melindungi kondisi psikis sang ibu akibat trauma pasca kasus perkosaan. PP ini dinilai mempunyai pandangan yang berbeda dengan pasal 346,347,348 dalam KUHP yang menitik beratkan pada hukuman penjara bagi pelaku aborsi dan siapapun yang membantu dalam menjalankan tindak pidana ini. begitupun penolakan yang datang dari UU Kesehatan nomor 23 tahun 1992 maupun UU Perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui isi Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 2 mengenai aborsi akibat pemerkosaan dan mengetahui hukum aborsi bagi korban pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 2 dalam mizan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur dengan menggunakan metode induktif atau pengumpulan data, selain itu penulis menggunakan metode deduktif untuk menganalisa beberapa ketentuan dalam Alquran dan hadis serta pendapat beberapa ulama.. Agar penelitian ini lebih objektif maka, penulis memakai metode studi kritis untuk meneliti hukum aborsi bagi korban pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia dalam pandangan mizan Islam. Dalam pembahasan ini penulis mendapatkan beberapa pendapat ulama mengenai hukum aborsi sebelum ditiupkannya ruh tetapi dengan persamaan bahwa aborsi mutlak haram dilakukan setelah peniupan ruh atau 120 hari, dengan syarat bahwa kehamilan adalah hasil dari sebuah pernikahan sah. dan dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa sang ibu yang berakibat pada kematian, maka aborsi diperbolehkan dengan beberapa syarat. Berbeda dengan larangan aborsi yang tertulis dalam pasal 346,347,348 KUHP, yang melarang aborsi dengan berbagai alasan dan memberatkan hukuman bagi pelaku dan bagi siapapun yang membantu pelaku melakukan aborsi. pandangan ini juga didukung oleh UU Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan semenjak, disetujui dengan UU Kesehatan No 23 yang melarang aborsi kecuali dengan indikasi medis yang mengakibatkan kematian pada sang ibu. Begitupun dengan pemberian ketentuan khusus bagi dokter yang melakukan tindakan aborsi. Seyogyanya PP Indonesia tidak harus melegalkan aborsi sebagai akibat dari pemerkosaan, tetapi memberikan hukum materiil terhadap pelaku pemerkosaan serta menyediakan konseling terhadap korban pemerkosaan sebelum mengambil tindakan ini. Penulis mengakui keterbatasan penelitian ini dan berharap akan adanya kajian lebih lanjut yang akan menyempurnakannya. Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para wanita korban pemerkosaan pada umumnya. Terlebih pada pemerintah Indonesia agar lebih mengedepankan maslahat yang dinilai dari segala sisi kehidupan sebelum menetapkan sebuah keputusan, Amin.

Loading...

View more statistics

View Item