Rusydianta, Muhammad (2012) البغي عند الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الإندونيسي (دراسة مقارنة). S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (Muhammad Rusydianta - PBA - 2012) Muhammad Rusydianta - PM - 2012.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (119MB)

Abstract

Sesungguhnya apa yang terjadi di Timur Tengah tepatnya di negara Libya pada hari ini dari unjukrasa, pemberontakan hingga terbunuhnya pemimpin Libya Muamar Qadhafi oleh rakyatnya sendiri pada pertempuran di kota Sirte pada bulan November 2011, menjadi salah satu sebab munculnya pertanyaan penulis "apakah seorang muslim diperbolehkan untuk tidak taat kepada pemimpinnya?" sedangkan Islam telah mewajibkan kepada para pemeluknya untuk menta'ati para pemimpin mereka serta memasukannya dalam aqidah ahlus-sunah, dan barang siapa yang berpaling maka dihalalkan baginya untuk diperangi, yang dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah al-baghyu. Akan tetapi dengan kedholiman yang dilakukan Muamar Qadhafi kepada rakyatnya memicu pertanyaan di benak penulis "kepada siapakah harus taat, apakah kepada pemimpin yang dholim ?"sedangkan para ulama telah berbeda pendapat mengenai kewajiban taat dalam surat An-Nisa' ayat 59. Sehingga dari perbedaan pemahaman terhadap dalil dan tata cara dalam menentukan hukum inilah yang menjadi pemicu perbedaan pendapat dan ketentuan hukum dari masalah ini, dan dari sinilah muncul berbagai madzhab dalam politik Islam seperti Ahli Sunah, Syi'ah dan Khawarij. Dan sebagai warga Indonesia diwajibkan untuk menjaga dan tunduk dibawah peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan dalam aturan hukum yang berlaku terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana pemberontakan(Al-baghyu). Dan dengan seiring berjalannya waktu berkembanganlah berbagai perbedaan pemahaman dalam syari'ah Islam dan hukum pidana Indonesia mengenai masalah ini. Dari sinilah penulis tertarik untuk membandingkan pandangan kedua bentuk hukum diatas dalam masalah pemberontakan (Al-Baghyu). Tujuan penelitian dari ini adalah untuk mengetahui dan menerangkan hukum baghyu dalam pandangan Syariah dan UU, serta mengetahui persamaan dan perbedaan dari keduanya Penelitian ini merupakan penelitian pustaka analisis. Dan untuk sampai pada hasil peneliti menggunakan documentary methode untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan hukum diatas. Yang kemudian diuraikan dengan menggunakan metode content analysis, induktif method dan deduktif method yang diakhiri dengan comparative methode untuk mengetahui letak persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan dari keduanya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pemberontakan menurut Syari'ah dan UU ialah dilarang atau haram dan dikenakan sanksi hukuman mati dengan diperangi menurut Syari'ah dan sanksi pidana mati dan penjara menurut UU. Sehingga dari sini keduanya mempunyai persamaan dari segi status hukum ialah haram dan perbedaan dari segi pengertian, macam dan tujuan yang dalam UU dibedakan antara maker dan pemberontakan dengan tujuan membunuh presiden, memisahkan wilayah, merubah bentuk pemerintahan dan pemberontakan. Penulis berharap semoga dengan kajian-penelitian yang sederhana ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih keilmuan kepada umat Islam dan masyarakat keseluruhan dalam menghadapi perbedaan dan perpecahan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.Sehingga umat Islam dapat memahami dan mengerti secara utuh pentingnya arti persatuan (jama'ah) dan buruknya perpecahan.

Loading...

View more statistics

View Item