Ghofur, Nilman (2015) شروط الإمام في الحكم الإسلامي و القانون المدني الإندونيسي. S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (Nilman Ghofur - PM - 2015) Nilman Ghofur - PM - 2015.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Demokrasi telah menjadi permasalahan pokok Negara Indonesia sejak tahun 1945 silam, terlebih lagi dalam pemilihan presiden. Pada tahun 2014, Indonesia telah mengadakan pemilihan presiden yang ketujuh dengan menggunakan system demokrasi langsung, dimana rakyat bebas menetukan pilihan, berpendapat dan bersuara. Akan tetapi, keadaan yang demikian memunculkan sebuah dilema baru bagi kepemimpinan di Indonesia. Karena cara pandang dan penilaian masyarakat yang berbeda kultur maupun pemahaman kebijaksanaan, memunculkan profil calon pemimpin yang sesungguhnya kurang layak dijadikan pemimpin. Paparan diatas membawa penulis untuk menggali lebih dalam tentang syarat-syarat presiden (pemimpin) yang diajukan oleh Hukum Positif Indonesia serta penulis juga membandingkan dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Hukum Islam. Undang-Undang dan peraturan yang ada di Negara Indonesia banyak dipengaruhi oleh Hukum Belanda, Hukum Kebiasaan dan Hukum Islam. Dan sudah dapat dipastikan akan adanya persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Adanya persamaan, karena Hukum Positif Indonesia juga dipengaruhi oleh Hukum Islam, sedangkan adanya perbedaan. karena Hukum Positif Indonesia juga dipengaruhi oleh Hukum Barat dan Hukum Kebiasaan. Terkait dengan segala peraturan yang dikemukakan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tentang syarat-syarat pemimpin. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tentang syarat-syarat pemimpin. Kemudian membandingkan antara keduanya dengan mengetahui persamaan dan perbedaaneya. Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur kajian pustaka. Yaitu dengan mengkaji sumber-sumber pustaka untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Dalam membahas permasalahan tersebut dan untuk mencapai tujuan yang dimaksual, digunakan metode pengumpulan data-data yaitu metode literatur dan dokumenter, untuk mengetahui Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta pola pikir keduanya mengenai syarat-syarat pemimpin, kemudian metode deduktif untuk mengetahui pengertiannya dan berbagai masalah yang berkaitan dengan syarat-syarat pemimpin, dan metode komparatif untuk membandingkan pendapat Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia sehingga tampak jelas persamaan dan perbedaan keduanya dalam menetapkan syarat-syarat pemimpin. Dalam pembahasan ini penulis mendapatkan persamaan dan perbedaan tentang syarat-syarat pemimpin menurut hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Diantara Diantara persamaan maan kedua hukum tersebut adalah penetapan nasab, amanah, kemampuan, batasan umur, kebebasan dan keilmuan. Sedangkan perbedaan diantara keduanya adalah agama, adil, jenis kelamin, keberanian serta sebagian syarat-syarat lainnya yang relatif mudah untuk dipenuhi di dalam syarat Hukum Positif Indonesia seperti terdaftar dalam pemilihan, tinggal di Indonesia, mempunyai daftar riwayat hidup dll. Studi ini hanya mengungkapkan sedikit titik persamaan dan perbedaan tentang syarat-syarat Pemimpin menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Dan peneliti mengakui keterbatasan kajian ini, dan berharap akan adanya kajian yang lebih lanjut yang akan menyempurnakan kajian. mengenai Syarat-Syarat Pemimpin menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia secara mendetail dan lebih luas.

Loading...

View more statistics

View Item