Na'im, Amal Zainun (2015) تولية المرأة القضاء عند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي (دراسة مكتبية). S1 Undergraduate thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT (Amal Zainun Na`im - PM - 2015) Skripsi - 31318656 - Amal Zainun Na'im - 2015 - PM.pdf - Published Version Exclusive to Registered users only License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (19MB)

Abstract

Hakim merupakan salah satu profesi yang sangat urgen, karena harus menyelsaikan gugaatan dan konflik yang terjadi di antara manusia sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam wacana ini syarat-syarat kekuasaan kehakiman islam dan kekuasaan yang ada di Indonesia ada sedikit perbedaan, yaitu masalah keabsahan perempuan menjadi hakim, akan tetapi di dalam syari'at islam yang terdapat madzhab-madzhab yang berbeda pendapat tentang hal ini. Yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana pendapat imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i tentang keabsahan perempuan menjadi hakim dan bagaimana relevansi pendapat kedua imam dengan konteks keindonesiaan. Imam Abu Hanifah berpendapat, boleh perempuan menjabat sebagai hakim dalam masalah keperdataan karena diqiyas dengan bolehnya kesaksian perempuan dalam masalah tersebut dan ia tidak mensyaratkan hakim harus laki-laki. Sedangkan menurut imam Asy-syafi'I berpendapat tidak boleh seorang perempuan menjabat sebagai hakim secara mutlak, karena syarat-syarat sahnya kehakiman harus laki-laki, berdasarkan surat An-nisa: 34 dan hadis yang diriwayatkan abu bakrah Menurut jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan sosio historis dan menggunakan metode berfikir induktif, sehingga penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa kajian keilmuan yang bermanfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan, analisa dan penilaian terhadap syarat-syarat orang yang akan menjabat sebagai hakim dalam hal kekuasaan kehakiman dari sudut pandang wacana. pemikiran ulama madzhab serta mengutarakan istinbath hukum yang digunakan oleh kedua imam tersebut.. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mencari relevansi di antara kedua pendapat di atas dengan konteks keindonesiaan, serta sesuai dengan undang-undang kehakiman yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam penelitian ini pendapat yang dianggap relevan dan cocok dalam undang-undang kehakiman di Indonesia adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Akhirnya penulis dengan sepenuh ahti menyadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kepada pembaca, penulis mengharapka sekali saran, dan kritik demi menuju kepada yang lebih dari yang sekarang. Semoga ridho dan rahmat Allah senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Amiin.

Loading...

View more statistics

View Item