Ruchhima, Ruchhima (2019) he Implementation of Sharecropping System From an Islamic Economic Lawa Case Study of Sambirejo Village, Sub-Mantingan, Ngawi District, East Java. S2 Masters thesis, University of Darussalam Gontor.

FILE TEXT Rurchhima.pdf Download (946kB)

Abstract

Akad bagi hasil pertanian dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak dipenuhi maka dapat merusak akad tersebut dan dapat menimbulkan ketidakjelasan yang mengarah pada perselisihan dan permusuhan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sambirejo yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan salah satu sistem pengolahan lahan pertanian yang digunakan masyarakat merupakan perjanjian sistem bagi hasil pertanian. Perjanjian sistem bagi hasil pertanian dilaksanakan berdasarkan tradisi atau adat yang ada di desa tersebut. Pada pelaksanaannya rasio ditentukan berdasarkan musim tanam bukan dengan proporsi yang sesuai dengan modal, perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak ada penetapan jangka waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian di desa Sambirejo dan menganalisis penerapannya menurut Hukum Islam. Pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian yang terdiri dari kedua pihak yang berakad, objek akad, proporsi pembagian hasil, berakhirnya perjanjian dan pembayaran zakat, dianalisis menggunakan konsep bagi hasil dalam Islam, yaitu mukhābarah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif atas data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian secara umum dilakukan menurut kebiasaan di desa tersebut yaitu secara lisan, tanpa penetapan jangka waktu perjanjian, pembayaran zakat ditangggung masing-masing pihak. Semua rasio pembagian hasil mertelu, merpapat, dan moro limo ditentukan berdasarkan musim tanam kecuali maro. Penentuan proporsi bagi hasil ditentukan berdasarkan penyedian modal yang diikutsertakan dalam perjanjian. Jika dilihat berdasarkan penyediaan bibit maka bagi hasil pertanian tersebut termasuk mukhābarah karena bibit kebanyakan disediakan oleh petani. Namun, perjanjian bagi hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam mukhābarah terutama dalam bentuk penyediaan modal berupa bibit, proporsi pembagian hasil yang tidak sesuai dengan modal yang disediakan, dan tidak ada penetapan waktu berakhirnya perjanjian. Secara keseluruhan perjanjian sistem bagi hasil pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Sambirejo telah sejalan dengan konsep muamalah dalam hukum ekonomi Islam yaitu terdapat nilai tolong-menolong, kejujuran, dan keadilan antara kedua pihak

View more statistics

View Item