Seiring dengan maraknya wabah Covid-19 beberapa saat yang lau, pemerintah menetapkan kebijakan berupa pembebasan narapidana, melalui asimilasi dan integrasi yang akan diberikan bagi narapidana yang telah menyelesaikan 2/3 dari masa tahanannya. Kemudian hal ini menuai kontroversi di antara kalangan ahli hukum. Pasalnya para narapidana yang telah bebas melalui asimilasi kembali melakukan kejahatan di masyarakat. Bagaimana tidak, mereka bebas dari tahanan di saat Indonesia dilanda wabah covid-19 yang juga mengakibatkan turunnya ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum dalam pemberian kebebasan pada narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka mencegah covid-19 dari pandangan syariat islam dan hukum positif. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif serta sifat yang digunakan adalah deskriptif dan komparatif, dengan menggunakan data kewahyuan dari Al-Qur’an dan hadits, juga data primer dan sekunder lainnya dari buku-buku serta literatur ilmiah. Kemudian data diolah dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Dalam syariat islam melalui kaidah-kaidah ushuliyah maupun fiqhiyah yang ada menilai bahwa langkah ini sudah benar namun terdapat catatan mengenai sebab diberikannya asimilasi ini. Sebab yang menjadi acuan diberikannya hak ini belum memenuhi syarat sahnya Dharurat, seperti yang dijelaskan dalam kaidah Ad-dharuratu Tubihul-Mahdzurat. Apabila sebabnya adalah demi memberikan kebebasan bagi narapidana tertentu yang memiliki kekuatan dalam mendapatkannya. Begitu pula hukum positif mengaturnya dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terdapat didalamnya asas tidak menyalahgunakan kekuasaan. Apabila benar ini yang dimaksud maka Yasonna H. Laoly telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai menteri. Diluar itu kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang oleh pemerintah bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman penyebaran Covid-19. Pemerintah memberi peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, narapidana yang telah mendapatkan hak asimilasi dan hak integrasi akan berhadapan dengan konsekuensi hukum yang telah ditetapkan.