Nadhira,, A’yun (2020) ‫كوتاي‬ ‫اهلل‬ ‫هداية‬ ‫املال‬ ‫وبيت‬ ‫الوطنية‬ ‫الزاكة‬ ‫اعميل‬ ‫هيئة‬ ‫يف‬ ‫الزاكة‬ ‫إدارة‬ ‫اإلسالمية)‬ ‫اإلدارة‬ ‫وظائف‬ ‫بانلظرية‬ ‫املقارنة‬ ‫(دراسة‬ ‫اكرتانيغارا‬. D4 Diploma thesis, Universitas Darussalam Gontor.

FILE TEXT A'YUN NADHIRA fix.pdf Download (2MB)

Abstract

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam ketiga yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim menurut aturan dan pelaksanaannya. Zakat berpotensi sebagai sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Disinilah peran BAZNAS-BAZNAS dan LAZ-LAZ yang ada sangat dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi dalam mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia. Salah satu Kabupaten di Indonesia yaitu Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten yang masyarakat Muslimnya sangat banyak sebesar 92%. Selain itu Kutai Kartanegara juga memiliki perusahaan-perusahaan Batu Bara terbesar dan terbanyak di antara kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia sehingga potensi zakatnya yang ada juga semakin besar. Ini menandakan bahwa BAZNAS dan LAZ memiliki tanggungjawab yang besar dalam mengoptimalisasi potensi zakat yang ada dan pengelolaannya. Terdapat banyak lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Baitul Mal Hidayatullah (BMH). BAZNAS terlihat baik dalam pengelolaannya dibantu oleh UPZ, dan pengelolaan Baitul Mal Hidayatullah (BMH) maju mengandalkan etos kerja dan program kerja mereka sendiri tanpa UPZ seperti BAZNAS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Kutai Kartanegara dan perbandingan antara pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kutai Kartanegara dan Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Kutai Kartanegara Penelitian ini merupakan studi komparatif terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Kutai Kartanegara. Metode pengumpulan data menggunakan metode triangulasi, yaitu penggabungan antara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif-induktif untuk mengetahui perbandingan antara pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional dan Baitul Mal Hidayatullah Kutai Kartanegara dari segi kekurangan dan kelebihannya berdasarkan fungsi manajemen.. Hasil dari penelitian ini adalah Baitul Mal Hidayatullah Kutai Kartanegara lebih baik dalam pengelolaan zakatnya dibandingkan dengan Badan Amil Zakat Nasional Kutai Kartanegara dilihat dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang ada pada kedua lembaga tersebut. Dilihat dari perencanaannya, BMH mempunyai lebih banyak perencanaan atau program kerja dalam hal pengumpulan dana zakatnya dibandingkan dengan BAZNAS. Dilihat dari pengorganisasiannya, Baitul Mal Hidayatullah Kutai Kartanegara memiliki para staf yang lebih memiliki semangat juang yang tinggi serta fokus kepada pekerjaan pengelolaan zakat mereka dibandingkan dengan personil organisasi yang ada di BAZNAS, mereka tidak fokus pada pengelolaan zakat secara totalitas dikarenakan mereka memiliki profesi lain selain menjadi amil zakat di BAZNAS. Dilihat dari pelaksanaannya BMH lebih sistematis dalam hal pengumpulan dana zakat dan pendistribusiannya dibandingkan dengan BAZNAS, karena BMH sering melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan masyarakat khususnya muzaki dan juga rajin dalam melakukan pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat sehingga pengelolaan BMH terlihat rapi, profesional dan maksimal. Sedangkan BAZNAS tidak memiliki data valid tentang muzaki yang wajib mengeluarkan zakat, dan kurang tegas dalam menindak UPZ maupun LAZNAS yang tidak melaporkan laporan pengelolaan zakat mereka, sehingga pengelolaan dan adminisrasi di dalam BAZNAS menjadi tidak stabil dan kurang berjalan dengan maksimal. Dan dilihat dari pengawasannya, BMH lebih baik dalam hal pengawasan pengelolaan zakatnya karena mempunyai Dewan Pengawas Syariah BMH Provinsi yang rajin dalam mengawas kegiatan BMH, Sedangkan BAZNAS Kutai Kartanegara belum memiliki Komisi Syariah yang tetap, sehingga pengawasan hanya berupa pelaporan yang kurang efektif. Demikianlah kiranya apa yang dapat penulis ungkapkan dalam permasalahan ini, namun penulis mengakui bahwa pembahasan ini, masih jauh dari kesempurnaan. Dan akhirnya penulis berharap kepada peneliti selanjutnya agar lebih baik dalam membahas permasalahn ini.

View more statistics

View Item